Negara Keadilan

Berada di negara kecil dimana perjuangan untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakatnya di dengungkan. Ini berbeda dengan kebanyakan negara yang ada di manapun. Pemerintahan disini, ingin menyuarakan suara-suara yang tertindas oleh ketidakadilan yang terjadi. Namanya, negara Keadilan.

Susunan negara ini seperti kebanyakan negara lainnya. Ada Kepala Negara, Menteri SDM, bidang Bendahara maupun Sekretaris Negara. Sesuai dengan perjuangan yang menjadi visi misinya, maka dibentuklah Menteri Redaksi yang bertugas sebagai penyalur atau penggodok agar misi yang dijalankan dapat sesuai dengan visi yang menjadi landasannya. Selain itu, negara juga perlu pemasukan dana untuk membiayai segala kegiatannya,dimana tugas itu diserahkan kepada Bidang Usaha.

Semua berjalan dengan lancar awalnya, setelah pemilihan Kepala Negara yang baru ditunjuk. Namun, pemerintahan ini berjalan dengan singkat. Mau tidak mau, reshuffle diadakan karena pergantian Kepala Negara pada bulan ke-6 berjalannya pemerintahan.

Tak jadi soal, toh Kepala Negara yang baru sudah ada. Aklamasi. Proses penunjukkannya dikarenakan tak ada calon yang siap seperti dirinya, katanya. “Tak ada lagi yang bisa dicalonkan. Siapa lagi?” kata Kepala Negara sebelumnya, sebelum dirinya lengser.

Kepala Negara yang baru membawa perubahan yang baru. Bukan perubahan yang membaik menurutku. Keadilan tak terjadi. Suasana seakan membisu atau enggan untuk menyapa. Kesibukan yang terjadi bukan lagi visi misi negara ini. Kepentingan pribadi.

“Apa yang akan kita lakukan untuk perjuangan berikutnya?” Menteri Redaksi membuka forum yang sedari tadi kaku. “Anda memiliki rencana apa? Bukankah itu tugas Anda?” Kepala Negara seakan “melempar bom”. Sedang yang lain, ada yang berkutat dengan gadget-nya, melamun dan tampak acuh. Entahlah, apa yang mereka pikirkan. Negara ini dibangun bukan dasar perseorangan kan?

Kepala Negara seakan tak peduli dan melemparkan tugas perjuangan kepada Menteri Redaksi. Tugas Menteri Redaksi, ya, membuat output agar aspirasi masyarakat dapat tertampung dan keadilan yang diharapkan dapat terjadi. Sedang tugas Kepala Negara sebagai pucuk komando organisasi, begitu yang kutangkap dari membaca sikapnya.

Para leluhur sebelumnya, protes. Tak ada progres, begitu katanya. Menteri Redaksi tak mungkin menanganinya sendiri, harus ada campur tangan dari anggota yang lain. Tapi kemanakah anggota yang lainnya itu? Tak ku tangkap batang idung dan semangatnya. Karena tak ingin memikirkannya seorang diri, Menteri Redaksi pun bergegas menghubungi Menteri SDM. Sidang digelar, hanya 2 orang, Menteri SDM dan Menteri Redaksi.

“Bagaimana ini, redaksi tak dapat berjalan saat SDM kita belum siap.” tanya Menteri Redaksi. “Bagaimana apanya? Aku sudah berusaha untuk meningkatkan SDM kita, tapi tak berhasil.” jawabnya singkat.

Menteri SDM tampak belum siap menjalankan tugasnya. Tak ada rencana yang dibuat. Jika begini terus, bisa dibayangkan, negara ini akan mati secara perlahan. Akhirnya rapat besar diadakan. Semua pihak terkait dikumpulkan. Sifatnya urgen.

Seperti biasa, Kepala Negara tak bisa diandalkan. Dia ada kesibukan pribadi. Entahlah. Bukankah negara ini dibentuk berdasarkan menjunjung kepentingan khalayak luas di atas kepentingan pribadi. Semua berkumpul bersama membahas masa depan negara ini dan Kepala Negara tak ada. Oh, sungguh menyebalkan. Matikan saja negara ini.

Forum dimulai. Sepanjang waktu, tak ada obrolan yang berarti. Semuanya hanya ber-iya-iya saja dengan apa yang aku paparkan. Tak ada sanggahan. Tak ada komentar. Forum mati. Lalu disudahi.

Merasa tidak puas dengan hasil forum, Menteri Redaksi menyeret Menteri SDM ke warung kopi untuk membicarakan hal ini dengan lebih rileks. Di warung kopi, kami tak harus formal. Bebas saja, membicarakan segalanya dari sudut pandang manapun. Dari sekian anggota, memang Menteri SDM yang paling dekat dengan Menteri Redaksi. Bukan karena apa, redaksi dapat dikatakan berhasil saat SDM-SDM nya sudah dikatakan mumpuni. Dan, mengelola serta semua hal yang berurusan dengan SDM ataupun sumber daya manusia negara dalam meningkatkan kualitasnya adalah tugas Menteri SDM. Maka dari itu keduanya berkaitan erat.

Kembali ke warung kopi. “Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya, setiap orang sibuk dengan dunianya dan melupakan visi misi negara ini.” ujar Menteri Redaksi. “Aku bingung. Ini berat untukku. Bagaimana bisa aku mengurus semua SDM yang ada, bahkan sekedar mengurus diriku saja aku tak bisa.” Menteri SDM mulai berkeluh kesah. “Apa maksudmu?” Menteri Redaksi mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Telisik penuh telisik, hal yang didapat oleh Menteri Redaksi jauh lebih mengagetkan. Permasalahan seakan berbuntut panjang. Menteri SDM belum selesai dengan urusan pribadinya, dirinya sendiri lebih tepatnya. Tidak memiliki kepercayaan diri, galau-er, tak bertujuan, dan tak bermotivasi. Sungguh partner yang sangat ingin “diperhatikan”.

Semua kementrian dan bidang yang ada di negara ini memiliki masalah. Maklum, namanya juga hidup. Mati, jika ingin tak ada masalah. Tak terkecuali bidang negara yang didalamnya dihuni oleh Kepala, Sekretaris dan Bendahara Negara. Anggap saja, jajaran teratas ada disini.

Kepala Negara dan bawahan yang ada dinaungannya hidup sendiri-sendiri. Tak ada kontak. Tak ada evaluasi. Semua lurus dengan “tugasnya”. Mungkin bisa dibilang, berbeda dimensi. Retak. Berantakan.

Bidang redaksi yang diketuai Menteri Redaksi, juga sama bermasalahnya. Semua seakan dipundakkan ke Menteri Redaksi. Entah karena takut dengan pawakan Menteri Redaksi yang galak, atau adanya keengganan untuk bersuara dan berkarya. Hampir mendekati nihil. Perseteruan tak dapat dielakkan. Antar anggota “bermulut” dan “bertindak”.

Bidang SDM, seperti yang ku katakan sebelumnya. Sama. SDM-SDM yang ada dalam kementrian SDM saling acuh. Mereka belum selesai dengan urusan pribadi masing-masing dan internalnya. Ujung tombak kualitas SDM.

Negara ini berjalan terombang ambing selama satu setengah tahun pemerintahan. Hanya diisi oleh anggota-anggota yang tetap ingin berkarya dan bersuara atas nama rakyat. Yang lain, entah. Menumpang sajalah.

Keadilan tak dapat ditegakkan, untuk masyarakat, terlebih keadilan untuk negara ini. Lalu selama pemerintahan berlangsung, apa yang telah ditegakkan? Kebenaran, tidak. Menyuarakan, tidak. Dianggap penting oleh masyarakat, pun tidak.

Ini hanya sekedar omong kosong. Negara mati. Keadilan terusik. Hanya menciptakan manekin-manekin kehidupan. Tampak tapi tak bersuara, dalam negara Keadilan yang sebenarnya tak bertuah.

Dalam Perenungan

14 Januari 2015